Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyerukan sinergi dan komitmen seluruh pihak untuk mencegah korupsi. Seruan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Mahyeldi menegaskan, Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) adalah instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi.
“SPI memberikan gambaran nyata tentang persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi,” kata Mahyeldi.
MCSP, lanjutnya, mendorong perbaikan pada delapan area strategis, termasuk APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, dan tata kelola BUMD.
Data menunjukkan, skor SPI Sumbar tahun 2024 berada di angka 67,20 poin, di bawah rata-rata nasional (71,53 poin).
Namun, skor MCSP Sumbar 2024 mencapai 92 poin, melampaui rata-rata nasional (85 poin).
Kota Padang Panjang mencatatkan skor MCSP tertinggi, yakni 94 poin, dan konsisten menjadi yang terbaik secara nasional sejak 2018.
Gubernur mengakui masih ada tantangan dalam pencegahan korupsi, seperti gratifikasi yang dianggap biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, serta lemahnya perlindungan pelapor (whistleblower).
Pemprov Sumbar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN, penguatan SPIP, dan pembentukan Satgas Saber Pungli.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan skor SPI ke kategori “terjaga” (nilai 78-100), meningkatkan skor MCSP 2025, dan mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sinergi semua pihak.
Rakor ini dihadiri oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar, serta admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
Komentar