Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyatakan DPR dan pemerintah mendukung penguatan industri perkapalan nasional dengan memusatkan pengadaan armada maritim serta alutsista pertahanan di dalam negeri melalui penguatan PT PAL Indonesia sebagai induk holding BUMN sektor perkapalan.
Pernyataan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Khilmi mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran kini menaruh perhatian besar pada industri perkapalan domestik, sehingga pesanan Kementerian Pertahanan diarahkan ke industri dalam negeri.
Atas dasar itu, Komisi VI DPR mendorong pembenahan PT PAL agar perusahaan tersebut dapat berperan sebagai induk bagi BUMN perkapalan lainnya.
Ia menilai langkah tersebut penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memerlukan armada laut dalam jumlah besar.
Khilmi juga menyatakan dukungan terhadap rencana penggabungan PT PAL dengan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari demi efisiensi dan integrasi galangan kapal milik BUMN.
“Kita telah memperjuangkan agar PT PAL ini bisa dibesarkan. Karena ini adalah industri maritim, kita negara maritim, dan kita sangat membutuhkan banyak armada kapal. Maka kami akan fokus pada penggabungan PT PAL dengan Kojabari,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur X itu.
Ia menambahkan, pada periode sebelumnya keterbatasan anggaran dan pola belanja kerap membuat pengadaan perlengkapan pertahanan laut dilakukan dari luar negeri.
Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan pembuatan kapal militer di galangan domestik membuka peluang bagi PT PAL untuk memproduksi alutsista canggih secara mandiri, termasuk kapal selam dan kapal frigat.
“Kalau sebelumnya pemerintah belum memfokuskan pengadaan peralatan pertahanan armada laut di dalam negeri, maka pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang sangat konsentrasi agar pembuatan armada dilakukan di dalam negeri. Karena itu kami sangat mendukung PAL untuk membuat peralatan kapal, baik kapal selam maupun kapal frigat, di dalam negeri,” ujarnya.
Politikus Fraksi Gerindra itu juga menilai perkembangan industri perkapalan nasional semakin positif karena kinerja keuangan PT PAL membaik dan tidak lagi memiliki kredit bermasalah.
Selain itu, kemandirian industri maritim disebut semakin kuat melalui kerja sama antarbadan usaha milik negara dalam memenuhi kebutuhan komponen berat pembuatan kapal secara lokal.
“Saya optimis dengan perkembangan 2021-2026 ini, PAL sudah menunjukkan angka yang positif, dari perbankan yang tadinya kol 5 sekarang sudah zero kol. Ditambah lagi bahan-bahan penunjangnya sudah bisa dibuat di dalam negeri, seperti kerja sama PAL dengan PT Barata untuk membuat salah satu pesanan yang beratnya sampai 25 ton,” kata Khilmi.
