Jakarta – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bertemu dengan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, di Jakarta, Kamis (5/2/2026), untuk membahas tindak lanjut rencana tersebut.
Bupati Annisa menjelaskan bahwa BUMD ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan mengelola potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan. "BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan," ujarnya.
BUMD tersebut direncanakan akan bergerak di sektor-sektor strategis seperti rice milling unit, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan.
Direktur Yudia Ramli menyatakan bahwa Kemendagri telah mengevaluasi dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pemkab Dharmasraya. Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai dengan regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah.
Selain permodalan, Kemendagri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan kesiapan Pemkab Dharmasraya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur. "Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD berjalan sesuai ketentuan agar mampu meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Annisa juga telah melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, untuk membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah. Pertemuan tersebut membahas potensi bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, kependudukan, serta kualitas pelaksanaan APBD.
Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan. "Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang," ungkapnya.
Selain bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur strategis.
Bupati Annisa menyatakan bahwa Pemkab Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
