Jakarta – Perairan Indonesia terancam serius oleh pencemaran mikroplastik. Masalah ini berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Penelitian LIPI pada 2021 menunjukkan, hampir seluruh perairan Indonesia, termasuk Danau Toba, Laut Jawa, dan Selat Makassar, telah terpapar mikroplastik.
Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam penanganan masalah ini. Selama ini, penanganan dinilai masih terpusat dan belum optimal.
Swedia menjadi contoh negara yang berhasil mengelola mikroplastik melalui kebijakan lokal terintegrasi.
Negara tersebut menerapkan sistem decentralized waste management, memberikan wewenang besar kepada pemerintah kota dan daerah untuk mengelola limbah, termasuk plastik.
Skema Extended Producer Responsibility (EPR) dan pemilahan sampah dari rumah tangga juga diterapkan secara ketat.
Beberapa daerah di Indonesia seperti Denpasar, Surabaya, dan Banjarmasin telah menerapkan kebijakan pengurangan plastik makro.
Namun, upaya ini belum menyentuh masalah mikroplastik yang lebih kompleks.
Regulasi spesifik terkait mikroplastik serta kapasitas pemantauan dan pengolahan limbah halus masih menjadi tantangan utama di daerah.
Pemerintah daerah memiliki potensi besar sebagai garda depan pengendalian mikroplastik.
Syaratnya adalah kemauan politik, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Regulasi daerah dapat mencakup pelarangan produk rumah tangga yang mengandung mikroplastik, kewajiban pemisahan sampah, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah cair.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM juga penting untuk riset lokal dan sosialisasi kepada masyarakat.
Pendidikan lingkungan sejak dini di sekolah-sekolah daerah juga perlu ditingkatkan.
Indonesia sebagai negara maritim tidak bisa menunda tindakan lebih lama lagi.
Mikroplastik tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam rantai makanan manusia.
Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama, bukan hanya pelaksana kebijakan nasional.
Pendekatan lokal yang berbasis data, teknologi terjangkau, dan partisipasi publik terbukti lebih efektif dalam jangka panjang, seperti yang telah dilakukan Swedia.
Komentar