Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah memberikan prioritas khusus bagi angkutan pupuk bersubsidi di wilayah terdampak bencana, setara dengan truk tangki bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi hambatan distribusi akibat rusaknya akses jalan vital, seperti di Lembah Anai, Sumatra Barat.
"Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana," ujar Alex dalam keterangan resminya, Minggu (10/5/2026).
Menurut Alex, pembatasan lalu lintas di jalur utama pascabanjir November 2025 telah mengganggu kelancaran pasokan pupuk ke tingkat petani. Padahal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 telah memangkas jalur distribusi langsung dari gudang ke Kios Pupuk Lengkap (KPL). Tantangan baru kini muncul akibat sulitnya akses solar subsidi bagi armada pengangkut pupuk.
Ia menegaskan, keterlambatan distribusi pupuk akan berdampak fatal bagi produktivitas tanaman yang memiliki jadwal pemupukan ketat. Jika pasokan di Lini 4 terhambat, target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terancam gagal.
"Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain kendala logistik domestik, Alex juga menyoroti potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku pupuk. Ia meminta pemerintah terus melakukan langkah antisipasi agar stok pupuk tetap terjaga di seluruh daerah.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Sebanyak 9,5 juta ton di antaranya dialokasikan untuk sektor pertanian, yang mencakup berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK Phonska, NPK Kakao, organik, hingga ZA.
