Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Alai Parak Kopi ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi lokal. Sebanyak 1.061 unit koperasi telah beroperasi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Padang yang kini tengah merampungkan pembangunan di delapan titik lokasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan dukungan penuh terhadap kehadiran KDKMP sebagai wadah pemberdayaan UMKM. Menurutnya, koperasi ini akan disinergikan dengan program unggulan "UMKM Naik Kelas" untuk mempermudah akses permodalan, perizinan, hingga distribusi produk.
"Koperasi merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus terus diperkuat. Kehadiran KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di setiap kelurahan di Kota Padang," ujar Fadly.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa KDKMP dirancang sebagai pilar baru dalam memperkuat distribusi ekonomi dan mendukung produk lokal. Ia menyebut keberhasilan operasional 1.061 koperasi dalam waktu kurang dari setahun merupakan prestasi besar bangsa.
"Ekonomi kita dibangun atas asas kekeluargaan, di mana yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Karena itu, koperasi dan UMKM harus diperkuat, salah satunya melalui keberadaan KDKMP," tegas Presiden.
Selain sebagai pusat ekonomi, KDKMP nantinya akan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit KDKMP rampung pada 16 Agustus 2026. Setiap gerai akan dilengkapi dengan layanan sembako, simpan pinjam, serta sistem logistik yang dikelola oleh manajer profesional.
"Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga merekrut puluhan ribu manajer koperasi, serta menyiapkan sistem distribusi pangan dan penguatan usaha masyarakat berbasis desa dan kelurahan," jelas Zulkifli.
Peluncuran di Padang turut dihadiri oleh Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah setempat sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
