Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif dalam menjemput Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah ini diambil sebagai strategi akselerasi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal APBD.
Vasko menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu kucuran program dari pusat. Menurutnya, daerah yang menunjukkan kesiapan matang melalui proposal terukur dan skema dukungan lintas sektor akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah pusat.
"Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif," tegas Vasko saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, menyatakan pihaknya segera membentuk kelompok kerja khusus. Tim ini bertugas mengoordinasikan OPD pengampu utama dan lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyusun proposal usulan yang komprehensif.
"Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional," ujar Zefnihan.
Pemprov Sumbar menargetkan seluruh rancangan skema kerja dan proposal usulan rampung pada akhir Mei 2026. Dokumen tersebut nantinya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas agar Sumbar mendapatkan porsi lebih besar dalam pelaksanaan program nasional tahun 2027.
Dukungan yang disiapkan mencakup program fisik maupun nonfisik. Seluruh OPD kini diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan di bidang masing-masing agar dapat diintegrasikan menjadi usulan strategis yang siap diajukan ke pemerintah pusat.
