Satgas PRR Percepat Serapan TKD Sumbar dengan Pendampingan Teknis

Padang – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pendampingan penggunaan dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Pendampingan itu dilakukan melalui rapat koordinasi teknis bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada 20-22 Juli 2026.

Sumatera Barat diketahui telah menerima tambahan TKD sebesar Rp534 miliar yang saat ini masih tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Hingga kini, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 2,14 persen.

Rendahnya penyerapan dipengaruhi proses inventarisasi kerusakan, penyesuaian APBD, dan penetapan prioritas penanganan di lapangan.

Di Kota Padang, realisasi anggaran telah mencapai 12 persen dari total alokasi Rp371,85 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta normalisasi sungai guna menekan risiko banjir.

Adapun di Kabupaten Tanah Datar, realisasi anggaran tercatat 7 persen dari total Rp126,87 miliar.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan 79 unit hunian tetap, perbaikan irigasi, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan seluruh hunian tetap rampung pada September 2026, bersamaan dengan pembangunan enam titik Sabo Dam dan jembatan permanen.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan pentingnya agar anggaran dipusatkan pada program rehabilitasi yang terukur.

Menurut dia, setiap program harus memiliki indikator, target, sasaran, dan capaian yang jelas.

Agus juga menekankan perlunya pengawasan berbasis risiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pengelolaan keuangan tetap akuntabel.

Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR menyatakan akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi secara berkala.

Mereka juga akan rutin menggelar rapat koordinasi untuk mengidentifikasi kendala teknis sekaligus mencari solusi bagi pemerintah daerah.

Komentar

REKOMENDASI