Sibolga – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara, segera memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp90,52 miliar agar pemulihan wilayah terdampak bencana bisa berjalan lebih cepat.
Dalam rincian APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2026, dana itu dialokasikan untuk infrastruktur Rp60,12 miliar, pendidikan Rp16,02 miliar, urusan lainnya Rp8,58 miliar, dan kesehatan Rp5,80 miliar.
Penggunaan anggaran tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026.
Porsi terbesar berada di sektor infrastruktur, yakni sekitar 66,4 persen dari total tambahan TKD, sesuai kebutuhan pemulihan sarana publik dan perlindungan kawasan rawan bencana.
Bencana hidrometeorologi sebelumnya melanda empat kecamatan di Kota Sibolga, menewaskan 57 orang dan menyebabkan 15 warga luka berat.
Kerusakan rumah juga terbilang besar, dengan 397 unit rusak berat dan 55 unit rusak sedang.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan dana tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga.
“Seluruh OPD yang terlibat agar memanfaatkan dana TKD yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah serta memberikan dukungan maksimal terhadap pekerjaan kementerian dan lembaga. Setiap tahapan kegiatan harus dikawal, dan bila ada kendala segera dilaporkan kepada Satgas PRR,” ujar Fadjar saat memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR meninjau Kota Sibolga, Selasa (28/7/2026).
Selain tambahan TKD, sejumlah pekerjaan di Sibolga juga ditopang anggaran belanja tambahan dari kementerian dan lembaga.
Satgas PRR meminta Pemerintah Kota Sibolga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian pekerjaan ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, juga menekankan pentingnya konsistensi data dan pengawasan anggaran.
“Anggaran belanja tambahan yang sudah dialokasikan untuk Kota Sibolga harus dimaksimalkan, diawasi pada setiap proses pengerjaan, dan dilaporkan kepada Satgas. Koordinasi dengan kementerian terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan input data anggaran,” kata Tamimi.
Dalam peninjauan layanan kesehatan, tim menemukan sejumlah alat kesehatan di Puskesmas Pembantu Hutabarangan dalam kondisi rusak dan bangunannya mulai miring karena berada di belakang bukit.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan agar kebutuhan perbaikan itu segera ditindaklanjuti.
Di sisi pengendalian bencana, normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo telah dilakukan untuk menekan risiko luapan saat hujan deras.
Perbaikan tebing Tangga Seratus sudah mencapai 80 persen, sementara relokasi tempat pemrosesan akhir Aek Parombonan ke lokasi yang lebih aman telah berjalan 60 persen.
Pemulihan hunian juga terus dikebut.
Sebanyak 114 unit hunian tetap yang dibangun Buddha Tzu Chi sudah rampung, sedangkan 86 unit lainnya masih dikerjakan.
Satgas PRR mendorong penyelesaiannya agar segera bisa ditempati, disertai bantuan isi hunian dan percepatan penerbitan sertifikat rumah oleh Pemerintah Kota Sibolga.
Sementara itu, bantuan jaminan hidup tahap pertama dan kedua telah terealisasi 100 persen, sedangkan tahap ketiga masih dalam proses pengusulan.
Satgas PRR juga meminta Pemerintah Kota Sibolga mengawal rencana aksi kementerian dan lembaga, mempercepat pemanfaatan tambahan TKD secara tertib, dan menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala.
Komentar