Padang – Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Kantor DPRD Sumatera Barat, Kamis (25/6), untuk menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di tengah sejumlah persoalan pelaksanaan di lapangan.
Koordinator Aksi Damai MBG Sumbar, Aliman Antoris, mengatakan aksi itu digelar karena relawan menilai program MBG memberi manfaat besar bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi sumber penghasilan bagi relawan dan pelaku usaha yang terlibat dalam operasional dapur.
“Kami datang untuk menyuarakan agar program yang sangat bermanfaat ini terus dilanjutkan. Kami mendengar ada berbagai isu yang mengarah pada penghentian MBG, dan kami tentu tidak setuju,” kata Aliman.
Ia menegaskan, jika ada pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, pemerintah cukup menindak pihak yang bertanggung jawab. Menurut dia, programnya tidak perlu dihentikan.
“Kalau ada kecurangan atau hal yang tidak baik di BGN maupun SPPG, silakan diproses. Tapi jangan sampai programnya berhenti, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Relawan juga menyoroti kebijakan penghentian sementara operasional SPPG selama libur sekolah. Mereka menilai kebijakan itu berdampak langsung pada pendapatan relawan karena insentif bergantung pada aktivitas dapur MBG.
Aliman menyebut, penghentian total selama masa libur sekolah membuat relawan kehilangan sumber penghasilan, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi, termasuk menjelang tahun ajaran baru yang biasanya memerlukan biaya lebih besar.
“Saat ini ada edaran agar operasional dihentikan total selama libur sekolah. Kalau SPPG stop total, relawan tidak mendapat insentif, padahal kebutuhan hidup tetap berjalan, apalagi menjelang masuk sekolah yang biayanya juga meningkat,” katanya.
Sebagai solusi, relawan mengusulkan agar distribusi makanan tetap dilakukan kepada penerima manfaat lain, seperti peserta posyandu, sehingga dapur MBG tetap beroperasi meski sekolah sedang libur.
“Kami setuju kalau distribusi ke sekolah dihentikan saat libur. Tetapi ke posyandu masih bisa dilakukan, jadi dapur tetap berjalan dan relawan tetap punya penghasilan,” ujarnya.
Dalam aksi itu, relawan juga menyinggung keterlambatan pencairan dana operasional yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Meski begitu, Aliman memastikan hingga kini belum ada dapur MBG di Sumatera Barat yang berhenti beroperasi secara permanen.
“Memang ada beberapa dapur yang terdampak keterlambatan pencairan dana karena persoalan di pusat. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tutup. Operasional masih berjalan,” katanya.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi, yang menerima langsung massa aksi, mengatakan aspirasi tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat. Ia menilai MBG memberi dampak luas, bukan hanya pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi UMKM.
“Kita ingin masyarakat bahagia. Ada lapangan kerja yang tercipta, gizi meningkat, dan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, juga berkembang. Aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Muhidi.
Ia menambahkan, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikannya.
“Kalau ada yang belum maksimal, ya dimaksimalkan. Kalau ada yang belum tepat sasaran, ya dievaluasi. Karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” ujarnya.
Komentar