Agam – Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam atas langkah inovatif yang dinilai efektif mempercepat pemulihan pascabencana. Pemkab Agam disebut memaksimalkan rapat koordinasi hibrida sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain dengan persoalan serupa.

Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyebut pelibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dan ATR/BPN secara daring dalam pembahasan hunian tetap terbukti efisien. Menurut dia, pola kerja lintas sektor itu juga menjadi upaya nyata untuk memangkas hambatan birokrasi dalam penanganan bencana.

“Ini dapat menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” kata Wahyu dalam rapat evaluasi progres pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, Selasa (23/6).

Meski status pemulihan Kabupaten Agam masih berada di kategori kuning, Posko Nasional mencatat adanya kemajuan yang cukup signifikan. Pemkab Agam juga dinilai aktif menyelesaikan persoalan lahan, terutama terkait pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Ia memastikan percepatan pembangunan hunian tetap tetap menjadi prioritas agar warga segera kembali beraktivitas normal.

“Apresiasi ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” ujar Lutfi.

Berdasarkan data Posko Nasional, dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, sebanyak 39 daerah telah kembali ke kondisi normal. Sementara itu, Kabupaten Agam bersama sejumlah daerah lain masih berada dalam pengawasan ketat untuk memastikan target pemulihan tercapai sesuai jadwal.