Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat realisasi program hunian layak bagi masyarakat melalui koordinasi strategis dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu dengan Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, di kediaman dinas Wali Kota pada Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas akselerasi program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mencakup penyaluran 1.400 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Agenda pertemuan turut membahas pembangunan 164 unit hunian tetap bagi penyintas bencana serta rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh.
Iswanto menjelaskan bahwa bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni difokuskan bagi rumah tangga kategori desil 1-4 agar penyalurannya tepat sasaran.
Menurut Iswanto, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat proses serah terima aset serta keberhasilan penataan kawasan di masa depan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung rencana pembangunan tersebut.
Fadly menekankan pentingnya mitigasi hambatan administratif dan pertanahan sejak dini guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami siap memperkuat koordinasi agar target pembangunan tercapai tanpa hambatan. Masalah lahan dan administrasi harus dituntaskan di awal agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Fadly.
Fadly juga menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan lama milik warga yang telah direlokasi.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik jual-beli atau penyewaan rumah bantuan yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
“Kami tidak ingin bantuan yang diberikan justru menimbulkan masalah baru. Pengawasan ketat dan sosialisasi berkelanjutan wajib dilakukan untuk memastikan kebijakan relokasi ini benar-benar melindungi masyarakat sekaligus mengamankan aset negara,” imbuh Fadly.
Selain itu, Fadly memerintahkan tim lapangan untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan kembali di zona rawan bencana.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
