Padang – Pemerintah Kota Padang akan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi menyusul arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menargetkan seluruh hunian tetap bagi warga terdampak rampung paling lambat 2027.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Dalam arahannya, Suharyanto menyebut bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, penanganan rumah rusak berat lewat pembangunan hunian tetap dibidik tuntas pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak masih jauh dari target. Karena itu, percepatan harus dilakukan agar masyarakat segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia juga menjelaskan pemerintah pusat sedang mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan hunian tetap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit agar rumah yang dibangun lebih layak. Sambil menunggu keputusan itu, pemerintah daerah diminta tetap melanjutkan pembangunan hunian tetap dan memastikan seluruh tahapan pascabencana berjalan lancar.
Menindaklanjuti hal tersebut, Maigus meminta OPD teknis, camat, dan lurah bergerak cepat di lapangan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas supaya masyarakat terdampak segera mendapat kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memaparkan perkembangan penanganan di daerah itu. Ia menyebut bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan seluruhnya.
Pemko Padang juga sudah mengajukan tambahan enam kepala keluarga untuk tahap berikutnya. Selain itu, 23 unit hunian tetap mandiri sedang diproses dan kini berada dalam tahap pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit. Pemenuhannya akan ditempuh melalui sejumlah skema kolaborasi, antara lain 240 unit melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, dengan 85 unit hunian tetap terpusat yang saat ini sudah berjalan.
Sebanyak 183 unit lainnya akan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di kawasan Lambung Bukit, yang direncanakan mulai konstruksi pada Agustus 2026. Adapun sisa kebutuhan akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
“Dengan progres yang ada saat ini, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri.
Dalam rapat virtual itu, Maigus didampingi Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Komentar