Padang – Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Muhammad Khalidi Al Khair, menegaskan akan terus memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana SMPN 27 Padang, sekolah yang juga menjadi almamaternya.
Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Reuni Akbar Lintas Angkatan SMPN 27 Padang di kawasan Air Paku, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Minggu (28/6/2026).
Khalidi mengatakan alumni tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan seremonial seperti reuni, tetapi juga perlu memberi sumbangan nyata bagi kemajuan sekolah.
Ia menilai, posisinya sebagai legislator memberi ruang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD yang diusulkan dalam APBD.
“Sebagai alumni sekaligus anggota DPRD, saya merasa punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan SMPN 27 terus berkembang. Ini bukan sekadar nostalgia, melainkan bagaimana kita memberi manfaat nyata bagi adik-adik yang sedang menimba ilmu,” ujar Muhammad Khalidi Al Khair.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang ia perjuangkan lewat mekanisme pokir DPRD kini mulai berjalan. Di antaranya pemasangan paving block di lingkungan sekolah serta pembangunan saluran drainase internal untuk menekan risiko genangan saat musim hujan.
Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Padang agar belanja daerah tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Khalidi juga memastikan upaya peningkatan fasilitas sekolah akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.
Sejumlah usulan prioritas yang telah didorong dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah meliputi rehabilitasi musala sekolah, pembangunan pagar pembatas lahan sekolah, dan penataan area parkir agar lebih representatif demi kenyamanan serta keamanan lingkungan SMPN 27 Padang.
“Untuk tahun anggaran 2027, kami sudah mendorong beberapa kebutuhan prioritas agar masuk dalam APBD. Ini juga bagian dari fungsi budgeting DPRD Padang, supaya aspirasi masyarakat, termasuk dunia pendidikan, bisa terakomodasi secara terencana,” katanya.
Selain persoalan di dalam sekolah, Khalidi juga menyoroti banjir yang masih menjadi masalah di kawasan tersebut.
Ia menyebut penanganannya membutuhkan sinergi lintas level pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi, karena berkaitan dengan sistem drainase utama kawasan.
Saat ini, ia mengaku tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong percepatan proyek normalisasi dan hilirisasi aliran Banda Luruih, termasuk rencana pelebaran saluran dan pembangunan dinding penahan air.
Menurut dia, langkah itu penting karena dampak banjir tidak hanya dirasakan SMPN 27 Padang, tetapi juga sejumlah fasilitas publik di sekitarnya, termasuk RSUD dr. Rasidin Padang.
“Penanganan banjir tidak bisa berhenti di tingkat sekolah atau kota. Harus ada intervensi yang lebih besar dari provinsi. Kami di DPRD terus mendorong agar proyek normalisasi Banda Luruih ini dipercepat karena dampaknya sangat luas,” tegasnya.
SMPN 27 Padang memang kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi akibat kondisi drainase yang belum optimal di kawasan itu. Genangan tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas sekolah.
Bahkan, saat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu, kawasan itu sempat terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan sementara.
Komentar