Padang – Minimnya anak pejabat yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri memicu sorotan terhadap kualitas pendidikan dan standar ganda di kalangan birokrasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pendidikan yang ada.
Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, diperkirakan hanya 10-20% pejabat yang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Mayoritas lainnya lebih memilih lembaga pendidikan swasta.
Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan kebijakan yang dibuat para pejabat, sehingga memunculkan keraguan publik terhadap mutu sekolah negeri. Sekolah negeri dianggap menjadi “laboratorium kebijakan” yang terus berubah, menjadikan anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai objek percobaan.
Desakan agar pejabat negara menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri semakin menguat. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pengakuan jujur atas kekurangan sistem pendidikan dan pembenahan serius menjadi krusial.
Komentar