Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang baik dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Penyerahan laporan keuangan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Zulmaeta saat penyerahan LKPD di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (26/03/2026).
Didampingi oleh Asisten III, Ifon Satria, beserta jajaran Pemko Payakumbuh, Zulmaeta menekankan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip yang berlaku. Ia juga berharap laporan keuangan yang diserahkan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan opini yang objektif.
Pemko Payakumbuh menyusun LKPD Tahun 2025 secara lengkap, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, sejumlah dokumen pendukung seperti hasil review Inspektorat, pernyataan tanggung jawab kepala daerah, laporan keuangan BUMD, dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah turut dilampirkan.
Zulmaeta berharap proses pemeriksaan oleh BPK berjalan lancar dan tepat waktu, serta menghasilkan opini yang optimal. Ia juga menambahkan bahwa setiap catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
"Bagi kami, laporan keuangan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat," pungkasnya.
