Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memprioritaskan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Jumat (30/1/2026).
"Keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat," tegas Elzadaswarman. Ia menambahkan, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam merumuskan arah pembangunan Kota Payakumbuh.
Elzadaswarman menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan berbasis data, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki kota. "Dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, kita harus menyusun perencanaan secara tepat agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dalam forum tersebut, Elzadaswarman memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kota Payakumbuh yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat sebesar 4,70 persen pada 2023 dan 4,53 persen pada 2024, dengan target peningkatan menjadi 5,02 persen pada 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga terus meningkat, dari Rp49,88 juta pada 2019 menjadi Rp64,21 juta pada 2024, dan ditargetkan mencapai Rp72,02 juta pada 2025.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2024 berada di angka 4,87 persen dan pada 2025 tercatat sebesar 4,96 persen. Sementara itu, angka kemiskinan terus menurun dari 5,44 persen pada 2023 menjadi 4,95 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 77,42 pada 2014 menjadi 81,62 pada 2025, menempatkan Payakumbuh dalam tiga besar daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat.
Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, menjelaskan bahwa RKPD 2027 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah. Tema RKPD 2027 selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
"Kami berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal," tutur Syafwal. Ia juga mengakui bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, ketergantungan pada transfer pusat, serta tuntutan efisiensi belanja pegawai. Syafwal berharap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan RKPD 2027 semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.
