Padang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memperkuat industri perbankan nasional.
“Langkah tegas ini diambil untuk terus memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” ujar Roni.
Sebelumnya, OJK telah menetapkan status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut berada di bawah 12 persen.
Status bank kemudian ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026 setelah pengurus dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan kinerja.
OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi manajemen untuk mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas sesuai dengan POJK Nomor 28 Tahun 2023.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 pada 10 November 2026 yang merekomendasikan penanganan melalui skema likuidasi.
OJK menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.
LPS kini akan melaksanakan fungsi penjaminan serta proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
OJK mengimbau seluruh nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat tetap terlindungi oleh skema penjaminan.
“Simpanan masyarakat di perbankan, termasuk di BPR, tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas pihak OJK dalam keterangan resminya.








Komentar