Sorong – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti ketimpangan pembangunan yang terjadi di Papua Barat Daya. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam pemerataan ekonomi, energi, dan telekomunikasi di wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan Nevi saat kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat Daya, dalam forum bersama BUMN dan kementerian terkait.
Nevi menyoroti mahalnya biaya logistik dan harga BBM yang belum merata di Papua Barat Daya. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi yang membuat hasil pertanian dan perikanan sulit dijual.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini,” tegas Nevi.
Politisi PKS ini menyayangkan rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong, yang masih di bawah 80%. Padahal, pemerintah telah mengucurkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp10 triliun untuk perluasan jaringan listrik.
Nevi mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang.
Selain itu, Nevi juga menyoroti kasus pemutusan jaringan tower dan pencurian kabel tembaga di Sorong Selatan. Aksi kriminal ini melumpuhkan konektivitas di puluhan kampung.
“Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Ia meminta Telkom dan Telkomsel meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan yang rusak.
Nevi menekankan pentingnya sinergi lintas BUMN untuk menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata, di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkasnya.
Komentar