Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Dia mendesak agar lembaga tersebut memenuhi standar akuntabilitas publik setara lembaga investasi global.
Nevi menekankan perlunya audit otomatis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pengelolaan dana publik sebesar Danantara ini tak bisa dibiarkan menjadi ‘kotak hitam’,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat ini juga mendorong Danantara untuk membangun portal transparansi daring.
Nevi menyoroti masuknya tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat.
Dia mengingatkan agar pengelola Danantara dipilih berdasarkan integritas dan profesionalisme.
Politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara.
Menurutnya, UU tersebut penting untuk mempertegas kewenangan dan pengawasan.
Ia mengingatkan bahwa investasi Danantara harus bermanfaat bagi sektor strategis nasional.
“Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” pungkas Nevi.
Komentar