Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) serius menjajaki potensi ekonomi hijau, khususnya perdagangan karbon, sebagai penggerak kemajuan ekonomi umat. Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mempromosikan perdagangan karbon secara nasional.
Ketua MUI Bidang Ekonomi, M. Azrul Tanjung, menyatakan bahwa ekonomi hijau membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan. "Misalnya wisata hutan, ekowisata, dan carbon trading," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Lembaga Ekonomi Umat (LPEU) dan Penguatan Koperasi di Jakarta, Rabu (23/12/2025).
Azrul menekankan pentingnya partisipasi umat Islam, terutama yang tergabung dalam MUI, dalam bisnis berwawasan lingkungan. Ia menambahkan, perdagangan karbon menjadi krusial karena telah terjadi transaksi yang melibatkan pengusaha.
Pemerintah Indonesia, lanjut Azrul, aktif mendorong perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia dan pasar karbon sukarela (voluntary). Upaya ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Sementara itu, terkait isu lain, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menanggapi kritik terhadap penanganan bencana Sumatera dalam konferensi pers (19/12/2025). Ia membantah tudingan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana tersebut. Konferensi pers itu dihadiri sejumlah menteri dan Panglima TNI.
