Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan Aparatur Sipil Negara harus siap menghadapi ancaman bencana di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia mengatakan ASN dituntut tetap menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus sigap bergerak saat keadaan darurat.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) di BPSDM Sumatera Barat, Padang, Senin (13/7/2026).
Menurut Mahyeldi, posisi geografis Sumatera Barat yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif dan sesar aktif menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas SDM yang mampu bekerja cepat, tepat, dan profesional.
Pelatihan tersebut, kata Mahyeldi, memuat materi manajemen risiko, sistem komando darurat, serta koordinasi lintas sektor.
Ia berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mendorong budaya sadar bencana di masing-masing unit kerja.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat sekaligus Plt Kepala BPSDM, Medi Iswandi, menyebut pelatihan ini sebagai investasi strategis bagi daerah.
Medi mengatakan program itu dirancang untuk melahirkan aparatur yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Pelatihan selama 10 hari tersebut diikuti 40 peserta, terdiri atas 30 ASN Pemprov Sumatera Barat dan 10 perwakilan BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi.
Kegiatan itu menggunakan metode blended learning yang memadukan pembelajaran daring dan klasikal.
Rangkaian pelatihan akan ditutup dengan simulasi terpadu melalui Tabletop Exercise, Practical Exercise, dan Command Post Exercise untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan di lapangan.
Komentar