Padang – Proyek Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat berjalan lambat, baru mencapai 12 persen. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa kendala utama adalah pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.
"Progresnya sangat lamban karena pembebasan lahan tidak semudah yang dijanjikan," ujar Dody saat meninjau proyek tersebut, Kamis (29/1/2026). Ia mengaku dipaksa untuk melakukan groundbreaking saat itu.
Proyek senilai Rp 2,793 triliun ini, yang groundbreaking-nya dilakukan pada Mei 2025, diperkirakan memakan waktu 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi. Dody mendesak pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan BPN untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan dalam waktu satu bulan.
"Sekarang saya tinggal paksa gubernur dan teman-teman yang memaksa saya groundbreaking, untuk merealisasikan janjinya," tegasnya.
Dody menyayangkan bahwa Hutama Karya Infrastruktur (HKI) telah mengirim alat dan bahan, namun tidak dapat bekerja maksimal karena masalah lahan. Akibatnya, target pengerjaan proyek meleset.
"Logikanya meleset. Sebenarnya semua sudah siap, alat dan bahan sudah terkonfirmasi. Masalahnya lahan," jelasnya. Ia menambahkan, jika 50 persen lahan saja selesai, progres akan lebih cepat.
Menurut Dody, pembebasan lahan saat ini masih sangat minim dan belum ada koordinasi yang baik antar lembaga di Sumatera Barat.
Meskipun demikian, Dody menekankan pentingnya Flyover Sitinjau Lauik untuk mengurangi angka kecelakaan, memperlancar arus logistik, dan memberdayakan masyarakat sekitar.
"Banyak manfaat, terutama untuk kendaraan logistik yang berat. Kemudian mengurangi kemacetan dan biaya logistik. Paling utama kecelakaan bisa ditekan sampai nol. Selanjutnya memperdayakan masyarakat sekitar, bakal ada rest area untuk UMKM," pungkasnya.
