Padang – Indonesia kini terperangkap dalam lingkaran setan krisis ekologis sistemik akibat kebijakan pembangunan yang saling mematikan antar sektor. Laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang disusun Yayasan KEHATI menyebut fenomena ini sebagai "kanibalisme antar sektor", di mana hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan demi pertumbuhan yang justru memicu akumulasi krisis.
Temuan tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Yayasan KEHATI bersama Biodiversity Warriors Universitas Andalas di Padang, Rabu (6/5/2026). Para ahli memperingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kerentanan bencana yang masif.
Penyusun IEO 2026, Muhamad Burhanudin, menegaskan bahwa selama ini sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri tanpa memedulikan keterhubungan ekosistem. "Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis," ujar Burhanudin.
Sumatra menjadi potret nyata kegagalan tata kelola ini. Sepanjang akhir 2025, rangkaian bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut menelan 1.204 korban jiwa dengan kerugian ekonomi mencapai Rp68,67 triliun. Angka kerugian ini jauh melampaui pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang hanya sebesar Rp50,2 triliun pada 2024.
Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menilai kondisi ini sebagai sinyal bahaya menuju fase "bencana permanen". Menurutnya, bencana yang terjadi saat ini bukan lagi insiden biasa, melainkan konsekuensi logis dari tata kelola sumber daya alam yang buruk. "Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru," tegas Rony.
Data IEO 2026 menunjukkan bahwa 59 persen deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, yang mengindikasikan kerusakan hutan banyak dilakukan dalam kerangka legal. Dengan laju deforestasi rata-rata 147.000 hektare per tahun, Indonesia terancam kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan pada 2045 mendatang. Krisis ini pun berdampak serius pada ekonomi nasional, dengan potensi penurunan PDB hingga 5 persen setiap tahunnya.
Menghadapi ancaman tersebut, IEO 2026 menawarkan transformasi sistemik sebagai jalan keluar. Langkah ini menuntut perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan hutan sebagai fondasi utama, menghentikan ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, serta mereformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem.
Burhanudin menambahkan bahwa solusi untuk keluar dari krisis ini sebenarnya sudah tersedia. "Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun," pungkasnya.
