Jakarta – Kerugian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) masih menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, mengungkapkan KAI menanggung rugi hampir Rp 1 triliun pada semester I 2025.
Nevi menyoroti rencana masuknya Danantara dalam restrukturisasi utang KCIC. Ia meminta transparansi dalam proses ini.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural,” tegas Nevi, Kamis (22/8/2024).
Legislator dari Fraksi PKS ini juga menyoroti sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Nevi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan LRT Jabodebek hingga 50,14%.
Namun, ia mengingatkan agar pertumbuhan kuantitatif diiringi peningkatan kualitas layanan. “Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Terkait digitalisasi, aplikasi Access by KAI mencatat 12,6 juta transaksi tiket (72% dari total penjualan). Nevi menilai ini sebagai capaian positif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar KAI tidak meninggalkan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi. “Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas,” katanya.
Dalam isu keberlanjutan, Nevi mengapresiasi roadmap KAI 2025-2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29% dan peningkatan skor GCG. Ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen.
Nevi mengingatkan kembali kritik PKS sejak awal terhadap proyek kereta cepat. Perubahan pelaksana dari Jepang ke China dinilai tergesa-gesa dan kini menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR,” tegasnya. Ia menekankan agar kerugian tidak berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya.
Komentar