Jakarta – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Dia menilai pidato tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Habib Aboe juga menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo di DPR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi politik sekaligus menyampaikan transparansi kepada publik melalui parlemen. Pernyataan itu disampaikan Habib Aboe dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menegaskan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah harus diikuti langkah konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Menurut dia, pemerintah perlu menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan rakyat. Jangan sampai indikator makro terlihat baik, tetapi masyarakat tetap kesulitan mencari pekerjaan dan menanggung tekanan biaya hidup,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola fiskal, terutama terkait utang negara dan efektivitas belanja negara. Menurut dia, anggaran harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Habib Aboe meminta pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor pangan, energi, dan UMKM. Ia menilai ketiga sektor itu menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional punya fondasi yang kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” katanya.
Habib Aboe menegaskan Fraksi PKS di DPR RI akan terus mengawal pembahasan RAPBN secara kritis dan konstruktif. Langkah itu, menurut dia, bertujuan memastikan kebijakan fiskal pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
Komentar