Gubernur Mahyeldi Dorong Rumah Sakit Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat tidak lagi memilih berobat ke luar negeri.

Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh rumah sakit untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pelantikan pengurus PERSI dan MAKERSI wilayah Sumbar dan Riau periode 2026–2030 di Hotel Santika Padang, Sabtu (31/10/2026).

Gubernur menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pelayanan medis.

“Rumah sakit harus terus berbenah,” ujar Mahyeldi dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi dan transformasi digital menuntut peningkatan kualitas layanan yang lebih profesional.

“Yang paling utama, keselamatan pasien harus menjadi perhatian dalam setiap proses pelayanan,” tegas Mahyeldi.

Mahyeldi menyoroti fenomena tingginya jumlah warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya devisa negara karena dana masyarakat mengalir ke luar negeri demi kebutuhan pengobatan.

Ia meminta rumah sakit dalam negeri meningkatkan daya saing melalui penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan kelengkapan fasilitas.

Gubernur juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang memengaruhi biaya kesehatan, termasuk pajak alat kesehatan.

Ia berharap PERSI dapat mengomunikasikan berbagai kendala tersebut kepada Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi terbaik.

Mahyeldi mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien.

Ketua PERSI Wilayah Sumbar, Dovy Djanas, menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi.

Dovy memaparkan bahwa prioritas utama lembaganya meliputi peningkatan mutu pelayanan, penguatan tata kelola, dan transformasi digital.

PERSI Sumbar juga berencana membentuk AMR Sumbar Network guna mengendalikan resistensi antimikroba di rumah sakit.

“Pelantikan pengurus periode 2026–2030 bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan kesehatan,” ujar Dovy.

Seluruh pengurus diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Komentar