Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini bertujuan memperkuat pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah hadir langsung dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan tersebut.

Mahyeldi menekankan pentingnya perluasan akses keuangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan sangat krusial agar program ini berjalan merata dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD selaras dengan visi Asta Cita dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Friderica mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah membentuk 552 tim percepatan akses keuangan yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah menyentuh angka 93 persen.

Capaian inklusi tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru direncanakan tercapai pada 2029.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembentukan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia sejak akhir 2024.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.

Presiden turut memberikan penghargaan kepada OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif.

Kepala negara juga menyoroti keberadaan para penerima manfaat yang hadir, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.

Rakornas TPAKD 2026 dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia.