Jakarta – Pemerintah didesak untuk mempercepat pemulihan rumah warga yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Desakan ini muncul seiring dengan laporan sementara yang mencatat ribuan rumah rusak dan puluhan ribu warga terdampak.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan desakan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (4/12/2025). Ia menekankan bahwa kebutuhan rumah menjadi persoalan mendesak bagi warga terdampak bencana, selain air bersih.
“Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, terdapat 428 rumah hanyut, 1.301 rusak berat, 1.429 rusak sedang, dan 1.302 rusak ringan. Total warga terdampak mencapai 37.406 rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan kesiapan kementerian untuk meninjau ulang aturan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi korban bencana dan menyiapkan kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami kerusakan masif.
Zigo juga mendorong Kementerian PKP mempercepat penanganan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ia mengusulkan skema percepatan meski APBN 2026 telah ditetapkan, serta mengingatkan target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dapat terhambat jika pembangunan terus dilakukan di kawasan rawan bencana.
Komentar