Karawang – Perum Bulog resmi mencatatkan cadangan beras pemerintah (CBP) menembus angka 5.000.198 ton. Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan produktivitas pertanian nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa melimpahnya stok beras di seluruh gudang Bulog merupakan indikator kuat tercapainya swasembada pangan. "Gudang Bulog saat ini penuh oleh beras produksi petani. Ini menunjukkan Indonesia benar-benar dalam kondisi swasembada pangan," ujar Rizal saat meninjau gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).
Menurut Rizal, distribusi beras kini berjalan lebih efisien berkat dukungan lebih dari 2.700 gudang, baik milik sendiri maupun mitra di seluruh pelosok negeri. Cadangan besar ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk meredam risiko geopolitik serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi tinggi atas kinerja tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi lintas sektor dalam menyerap gabah petani dan memperkuat infrastruktur pangan. "Terima kasih kepada Bulog yang telah bekerja keras hingga stok beras pemerintah mencapai 5 juta ton," ucapnya.
Sementara itu, kesiapan serupa juga dilakukan di Sumatera Barat dalam menyambut puncak panen raya pada akhir April hingga Mei 2026. Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera Barat, R. Darma Wijaya, menyatakan pihaknya telah mengoordinasikan langkah penyerapan dengan pemerintah daerah dan kelompok tani sejak awal tahun.
Darma menyebutkan, harga gabah di tingkat petani saat ini stabil di angka Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen. Harga tersebut dinilai ideal untuk menjaga gairah produksi petani. Hingga pertengahan April, Bulog Sumbar telah merealisasikan penyerapan gabah sebesar 52 persen atau setara 2.600 ton.
Fokus penyerapan kini diarahkan ke wilayah lumbung padi utama, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman, dan Dharmasraya. Bulog memastikan seluruh infrastruktur penyimpanan dan jaringan distribusi di daerah tersebut siap menampung hasil panen secara optimal. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.
