Jakarta – Komisi III DPR RI soroti pentingnya kualitas dan integritas calon hakim agung. Mahkamah Agung (MA) dinilai sebagai benteng terakhir pencari keadilan.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menekankan rekam jejak calon hakim agung harus ditelusuri secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan integritas mereka.
“Kita bisa bertanya kepada KPK, Kejaksaan, atau melihat laporan kekayaan,” ujar Benny dalam rapat Komisi III DPR, Senin (8/9).
Benny, legislator dari Fraksi Golkar, juga mempertanyakan motivasi calon yang berulang kali gagal seleksi namun tetap mendaftar.
Ia berharap Komisi III menerima calon hakim agung yang teruji dari segala aspek. Benny mengingatkan, Komisi III akan disalahkan jika hakim agung yang diloloskan bermasalah.
Menurutnya, rekrutmen terbuka dan partisipasi publik yang luas dapat meminimalisir masuknya calon bermasalah.
Benny juga menyoroti penumpukan perkara di MA yang menghambat keadilan. Ia mengusulkan pembatasan perkara yang bisa mengajukan kasasi.
Selain itu, Benny mendukung pemenuhan kebutuhan hakim agung sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini dinilai dapat menjawab persoalan penumpukan perkara.
Saat ini, Komisi III DPR telah menerima 13 nama calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc HAM MA dari Komisi Yudisial. Uji kelayakan dan kepatutan akan segera dilakukan.
Komentar