PADANG – Bawaslu Kota Padang melakukan penguatan tata kelola kehumasan, dokumentasi, dan layanan informasi publik melalui rapat koordinasi internal, Kamis (16/4/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkokoh kelembagaan sekaligus mematangkan persiapan pengawasan menjelang Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa humas memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam mengomunikasikan kinerja lembaga kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi, termasuk mempublikasikan keberhasilan pencegahan pelanggaran yang sering kali tidak terlihat, menjadi kunci kepercayaan publik.
"Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan. Pemilu tidak hanya saat tahapan berlangsung. Persiapan sebelum tahapan justru paling berat dan menentukan kualitas Pemilu 2029," ujar Khadafi. Ia menambahkan, evaluasi kinerja kehumasan akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menjelaskan bahwa kunjungan Bawaslu Provinsi bertujuan memantau progres kinerja agar tetap optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan lembaga wajib didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai bentuk nyata keterbukaan informasi.
"Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan berlanjut, dan kehadiran Bawaslu harus dirasakan oleh masyarakat," tegas Firdaus.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Akhiro Murio, menyatakan bahwa penguatan ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi fokus utama dalam transformasi tersebut.
Sebagai referensi kerja, Bawaslu telah menyusun buku panduan teknis serta mengoptimalkan program Bincang Seputar Pemilu (BIS) yang telah berjalan sejak 2025. Akhiro mengingatkan seluruh jajaran divisi untuk memahami tugas pokok masing-masing, termasuk prosedur penerimaan laporan, karena tanggung jawab pengawasan pemilu bersifat menyeluruh dan kolektif.
