Padang – Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat (Sumbar), Musfi Yendra, menyoroti relevansi kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam tata kelola pemerintahan modern. Keteladanan sang khalifah dinilai masih relevan di tengah tuntutan transparansi dari masyarakat.
Musfi Yendra menyebut, meski hidup pada abad ke-7, kepemimpinan Abu Bakar telah mencerminkan nilai-nilai _good governance_ dan transparansi. Gelar _Ash-Shiddiq_ yang berarti “sangat jujur” bukan sekadar simbol, melainkan tercermin dalam gaya kepemimpinannya.
Dalam buku _Abu Bakr al-Siddiq: Shakhsiyyatuhu wa ‘Asruhu,_ karya Dr. ‘Ali Muhammad al-Sallabi, dipaparkan keteladanan Abu Bakar. Pidato pertama Abu Bakar usai diangkat menjadi khalifah dinilai sebagai pernyataan politik yang progresif.
“Wahai manusia! Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskan aku,” demikian kutipan pidato Abu Bakar.
Musfi Yendra menilai, ucapan tersebut merupakan bentuk keterbukaan yang mengundang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan.
Salah satu sisi menonjol dari kepemimpinan Abu Bakar adalah pengelolaan keuangan negara. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia dan keluarganya akan mengambil tunjangan dari Baitul Mal karena tidak lagi berdagang setelah menjadi khalifah.
Setelah masa jabatannya usai, Abu Bakar mengembalikan seluruh yang pernah diterima, termasuk seekor unta dan seorang pelayan. Tindakan ini menunjukkan standar akuntabilitas yang tinggi.
Dalam mengambil keputusan penting, Abu Bakar selalu membuka ruang musyawarah dengan para sahabat. Kritik pun diterima dengan lapang dada.
Keterbukaan juga terlihat saat Abu Bakar hendak menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia berkonsultasi dengan para tokoh sahabat dan menegaskan bahwa rakyat berhak menolak jika tidak setuju.
Musfi Yendra menambahkan, teladan Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan bahwa transparansi bukanlah produk zaman modern, melainkan nilai universal dalam kepemimpinan yang berintegritas.
“Mulai dari keterbukaan anggaran, akuntabilitas kebijakan, hingga kesediaan menerima kritik, semuanya menjadi pilar penting untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Komentar