Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti sejumlah persoalan penting terkait kebencanaan dan mitigasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BMKG dan Basarnas pada Selasa (19/5) di Jakarta.
Zigo mengungkapkan masih ada sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang belum diselesaikan oleh BMKG. Ia meminta penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kendala yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian temuan tersebut.
Politisi asal Sumatera Barat ini juga mengkhawatirkan banyaknya kerusakan pada alat sistem peringatan dini gempa dan tsunami di berbagai daerah. Data dari perwakilan BMKG di lapangan menunjukkan sejumlah alat deteksi tidak berfungsi dengan baik, terutama di wilayah yang rawan bencana.
Sumatera Barat menjadi fokus perhatian karena wilayah ini dilintasi oleh beberapa patahan aktif seperti Patahan Sumani, Sianok, dan Siulak. Zigo menilai sosialisasi terkait potensi bahaya di daerah tersebut belum optimal kepada masyarakat.
Selain itu, Zigo menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Mentawai dan daerah lain yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Ia meminta Basarnas menyediakan alat komunikasi darurat untuk mendukung penanganan bencana, khususnya di daerah blank spot, agar koordinasi tetap terjaga saat keadaan darurat.
Menurut Zigo, pengadaan alat komunikasi darurat sangat krusial agar masyarakat di wilayah dengan sinyal terbatas tetap dapat terhubung dan memperoleh bantuan saat bencana terjadi. Ia menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kebutuhan ini demi keselamatan masyarakat.
Komentar