Wali Kota Bukittinggi Bantah Terlibat Kasus Penipuan Proyek Makan Bergizi

Wali Kota Ramlan Nurmatias tegaskan tidak terlibat dan instruksikan proses pemecatan ASN.

Bukittinggi – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membantah keterlibatan dirinya dalam dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F.

Oknum tersebut diduga mencatut nama Wali Kota untuk meyakinkan korban agar bersedia menjadi pemodal serta pemasok bahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ramlan menegaskan tidak pernah memberikan dukungan kepada pihak mana pun untuk mendapatkan proyek pengadaan bahan kebutuhan MBG maupun proyek pembangunan lainnya di Kota Bukittinggi pada Kamis (12/11/2026).

“Ada lagi yang memakai nama saya untuk MBG, ini tidak benar, sekali lagi saya tegaskan itu fitnah, saya tidak punya dapur MBG,” ujar Ramlan.

Ia menjelaskan bahwa setiap kegiatan pemerintah daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta mekanisme ketentuan yang berlaku.

Ramlan juga membantah pernah memerintahkan seseorang untuk meminjam uang atas namanya demi kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Saya tegaskan, tidak pernah menyuruh orang untuk meminjam uang atau menggunakan nama saya untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi seseorang ataupun diri saya sendiri, termasuk keluarga saya,” tegasnya.

Terkait kasus tersebut, Ramlan telah memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, untuk memproses ASN bersangkutan sesuai aturan disiplin kepegawaian.

Ia bahkan meminta agar oknum F diberhentikan dari statusnya sebagai ASN apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyatakan pemerintah kota telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pemkot Bukittinggi saat ini telah mengajukan proses pemberhentian F kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita telah membentuk tim untuk memproses semuanya, yang bersangkutan saat ini masih tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemkot Bukittinggi,” kata Rismal.

Ia mengungkapkan bahwa F sudah tidak pernah masuk kantor sejak kasus penipuan ini mencuat ke publik.

Rismal menambahkan bahwa persetujuan teknis terkait pemberhentian F telah keluar dari BKN pada November ini.

“Pada November ini, persetujuan teknis untuk pemberhentian Saudara F telah keluar dari BKN, selanjutnya akan diproses surat keputusan pemberhentian,” jelasnya.

Pemerintah Kota Bukittinggi turut mempertimbangkan langkah hukum apabila tindakan oknum tersebut terbukti merugikan pemerintah daerah.

Rismal mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami menyarankan kepada para korban yang merasa dirugikan agar segera melapor kepada aparat penegak hukum, tindakan yang dilakukan yang bersangkutan merupakan perbuatan pribadi, bukan atas nama ASN Pemko Bukittinggi,” tegas Rismal.

Modus operandi yang dilakukan F adalah menawarkan kerja sama sebagai pemodal serta pemasok bahan MBG dengan menjanjikan keuntungan sebesar 20 persen setiap bulan.

Sejumlah korban dilaporkan telah menyerahkan dana mencapai ratusan juta rupiah, namun keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah para korban mempertanyakan status dana mereka melalui media sosial dan menghubungi langsung Wali Kota Bukittinggi.

Komentar