Berikut adalah penulisan ulang berita dengan gaya jurnalistik media nasional:
Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, bergerak cepat menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, guna mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah untuk Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat. Pertemuan ini menjadi krusial pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (24/2/2026), Fadly Amran secara langsung menyampaikan permohonan dukungan untuk mempercepat proses sertifikasi lahan. "Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat, dan turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.
Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap yang tersebar di tiga lokasi strategis. Lahan tersebut meliputi Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare (dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare), Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Fadly Amran juga meminta dukungan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Lahan ini terdiri dari tanah Pemerintah Kota Padang seluas 4 hektare dan pengadaan tanah tambahan seluas 4,1 hektare.
Merespon hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Wali Kota Padang. "Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran juga memohon dukungan Menteri ATR/BPN terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi.
