Jakarta – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan perkembangan pemulihan agar publik menerima informasi yang akurat, terukur, dan terus diperbarui.
Tito menyampaikan arahan itu setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pertemuan keduanya membahas percepatan persetujuan anggaran untuk program prioritas di wilayah terdampak.
“Kami ingin rehabilitasi dan rekonstruksi ini benar-benar tampak hasilnya dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Tito.
Ia menegaskan setiap instansi perlu menyampaikan laporan perkembangan secara berkala sebagai bahan evaluasi internal sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 yang mencakup 11.520 kegiatan.
Program yang melibatkan 33 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu membutuhkan anggaran total Rp100,166 triliun.
Untuk mendukung pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta sektor ekonomi dan sosial, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp10,6 triliun.
Pada 2026, alokasi dana ditetapkan lebih dari Rp39 triliun.
Dari total itu, Rp31,1 triliun sudah disalurkan kepada tujuh instansi utama, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Kesehatan.
Penyaluran tersebut juga mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Perhubungan.
Tito juga menyoroti perlunya percepatan anggaran untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, agama, serta UMKM.
“Begitu dananya ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan terus mengawal supaya pelaksanaannya di lapangan berjalan cepat,” ujarnya.
Ia mengatakan instansi yang sudah menerima anggaran harus segera bergerak menjalankan program dan melaporkan perkembangannya.
Adapun untuk instansi yang usulan anggarannya masih dalam proses, Tito meminta rencana aksi tetap dijalankan secara konsisten sesuai Rencana Induk yang telah ditetapkan.
Langkah itu dimaksudkan agar birokrasi tidak menghambat target pemulihan pascabencana tepat waktu.
Komentar