Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta menjadikan Sumbar sebagai model nasional penanganan bencana terintegrasi. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen ini dalam pertemuan dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mahyeldi menekankan pentingnya merealisasikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secepatnya. "Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda seperti musibah sebelumnya," ujarnya. Ia menambahkan, realisasi dokumen perencanaan akan membantu masyarakat segera bangkit.
Pemprov Sumbar telah menyurati pemerintah pusat terkait percepatan realisasi dan penguatan dukungan kebijakan. Mahyeldi menjelaskan, Sumbar perlu memperluas mitigasi terhadap multi-bencana, tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami. "Mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini," tegasnya.
Perhutanan sosial juga menjadi bagian penting dari strategi mitigasi ekologis. "Kelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan masyarakat," kata Mahyeldi.
Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar. Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
Rachmat Pambudy juga mendorong penguatan early warning system dan memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan. "Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana," ungkapnya.
Penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat untuk kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. "Satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid penting sebagai dasar kebijakan," ujarnya.
Rehab rekon direncanakan dimulai April 2026, setelah masa tanggap darurat dan transisi berakhir. Tahapan ini diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan tersebut juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan untuk menekan dampak sosial seperti peningkatan angka stunting.
