Padang – Sumatera Barat bergerak cepat memulihkan diri pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengakhiri status tanggap darurat dan kini fokus pada pendataan kerusakan, pemulihan layanan dasar, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian rampung pada 28 Desember 2025. "Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026," tegas Mahyeldi saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Senin (22/12/2025).
FGD tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Forkopimda Provinsi, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, serta para Bupati dan Walikota dari daerah terdampak. Pemprov Sumbar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara.
Meskipun status tanggap darurat dicabut, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemprov Sumbar memberikan perhatian khusus pada trauma healing dan pendampingan psikososial bagi para korban bencana. Validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dipercepat sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah memberikan bantuan. Ia meminta para Bupati dan Walikota memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, serta menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya penyusunan R3P dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak. Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, melaporkan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar. Data sementara menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi telah merenggut 260 nyawa, 72 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
