Padang Panjang – Menjelang peringatan satu abad peristiwa gempa bumi 1926, Pemerintah Kota Padang Panjang menggencarkan penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai respons atas posisi geografis kota yang berada di jalur patahan aktif Semangko.
Upaya tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP), Rabu (13/5/2026). Pertemuan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari BPBD, organisasi kepemudaan, hingga relawan kebencanaan.
Plt. Kepala BPBD Kesbangpol Padang Panjang, Dian Eka Purnama, menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Mengingat ancaman bencana seperti gempa, banjir, hingga tanah longsor dapat terjadi kapan saja, pemerintah kini tengah merampungkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan rencana kontijensi.
"Bencana tidak mengenal waktu. Karena itu kita harus terus membangun kesiapsiagaan agar masyarakat mampu meminimalkan risiko dan selamat saat bencana terjadi," ujar Dian Eka.
Ia menambahkan, saat ini terdapat enam potensi ancaman bencana yang mengintai wilayah Padang Panjang. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PJKIP Padang Panjang, Rifnaldi, menyatakan bahwa momentum satu abad gempa 1926 harus menjadi refleksi mendalam, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mengingatkan bahwa wilayah Padang Panjang dilintasi oleh Patahan Semangko Segmen Sianok dan Singkarak yang memiliki risiko seismik tinggi.
"Bencana tidak pernah memberi tahu kapan datangnya. Karena itu, kewaspadaan, edukasi mitigasi, dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk menyelamatkan diri," tegas Rifnaldi.
Melalui diskusi ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap langkah penyelamatan diri dapat meningkat, sehingga budaya siaga bencana benar-benar tertanam kuat di tengah warga Padang Panjang.
