Padang – Presiden Joko Widodo mengeluarkan maklumat penting terkait aksi protes yang terjadi beberapa hari terakhir. Jokowi meminta seluruh pimpinan lembaga pemerintahan, TNI/Polri, dan DPR RI untuk menjaga kondusivitas negara dan menghindari jatuhnya korban jiwa.
Maklumat ini dikeluarkan menyusul gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI menjadi Rp50 juta per bulan. Selain itu, pernyataan sejumlah anggota DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat juga menjadi pemicu kemarahan publik.
Presiden Jokowi menegaskan negara menghormati kebebasan menyampaikan pendapat. “Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).
Namun, Jokowi juga memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas segala bentuk perusakan fasilitas umum dan penjarahan. “Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, mendesak pimpinan DPR RI untuk membuka diri terkait setiap kebijakan yang diambil, termasuk pencabutan tunjangan perumahan.
“Untuk meredakan amarah rakyat, pimpinan DPR RI harus menyampaikan secara terbuka ke publik setiap kebijakan yang diambil, termasuk pencabutan tunjangan perumahan bagi semua anggota DPR,” kata Almudazir dalam siaran pers, Senin (1/9/2025).
Almudazir juga meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang dinilai tidak pro rakyat. Ia menilai fasilitas khusus yang diterima anggota DPR RI dan pejabat negara terlalu berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesulitan.
“Wakil rakyat dan pimpinan lembaga negara seharusnya mendengarkan suara rakyat, namun yang terlihat hanya berjuang untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga meminta pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa. “Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi,” pungkasnya.
Komentar