PESISIR SELATAN – Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Pesisir Selatan mendesak penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kualitas pelayanan bagi pemilih disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kelompok disabilitas dinilai masih kerap menghadapi kendala aksesibilitas serta minimnya sikap inklusif dari petugas di lapangan.
Sekretaris Pertuni Pesisir Selatan, Elza Rahmadya, mengungkapkan bahwa persoalan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas selama ini hanya menjadi sorotan tanpa adanya solusi konkret. Menurutnya, perbaikan harus menyentuh aspek penyediaan fasilitas yang memadai, desain TPS yang ramah disabilitas, hingga peningkatan keramahan petugas.
"Kami masih banyak menemukan petugas TPS yang belum bersikap ramah kepada kawan-kawan disabilitas saat pemungutan suara," ujar Elza dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Rabu (22/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa undang-undang telah menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa kelompok disabilitas tidak hanya memiliki hak sebagai pemilih, tetapi juga berhak menjadi penyelenggara maupun peserta dalam kontestasi pemilu dan pilkada.
"Kami mengingatkan seluruh penyelenggara agar memastikan hak pilih kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat digunakan secara optimal," tegas Afriki.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, menyoroti pentingnya akurasi data dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ia menyatakan bahwa pengawasan yang ketat serta pelibatan komunitas disabilitas menjadi kunci utama agar kelompok rentan terakomodasi dengan baik.
"Melalui data yang berkualitas, kita harapkan pemilu berjalan lebih adil dan inklusif," pungkas Nurmaidi.
