Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan penuh untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada seksi Sicincin-Bukittinggi.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedi Tri Hariadi dan membahas penyelesaian hambatan teknis, status lahan, serta penyempurnaan trase tol.
Dedi menekankan perlunya kerja bersama dari seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi proyek strategis nasional tersebut.
Ia mengatakan keberadaan tol itu akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tekanan global.
“Saya berharap para bupati dan wali kota memberi dukungan penuh, karena pembangunan ini merupakan wujud kecintaan kita pada daerah untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dedi juga memastikan tim lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan kejaksaan, akan bekerja solid agar status lahan bebas dari persoalan hukum.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut dua kendala utama dalam proyek itu kini sudah menemukan jalan keluar.
Ia menjelaskan persoalan trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah dituntaskan melalui pengalihan jalur.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga sudah disepakati dengan skema baru yang dinilai lebih optimal.
Andre menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proses ganti untung lahan agar tidak memunculkan sengketa di kemudian hari.
Menurut dia, konektivitas yang lebih baik antara Sumatera Barat dan Riau akan menekan biaya logistik sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
Hendri Arnis mengatakan ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayahnya sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti.
“Pemerintah kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Hendri.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek tersebut selesai.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang terdampak trase jalan tol.
Komentar