Pemerintah Perketat Aturan K3 Sektor Energi dengan Ancaman Sanksi Pidana

Perkuat pengawasan sektor energi berisiko tinggi demi jamin perlindungan tenaga kerja.

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian aturan pengawasan keselamatan kerja guna mengimplementasikan UU Nomor 27 Tahun 2026.

Sektor energi menjadi perhatian utama pemerintah karena memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi.

Pemerintah mewajibkan perusahaan dengan 100 tenaga kerja atau sektor berisiko tinggi segera menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi.

Perusahaan yang mengabaikan regulasi tersebut terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Pelanggaran yang berakibat fatal, seperti disabilitas permanen atau kematian pekerja, dapat berujung pada ancaman pidana sesuai Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengawasan K3.

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” ujar Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pemerintah berencana mengintegrasikan data kecelakaan dan penyakit akibat kerja antar kementerian untuk memperkuat pengawasan.

Afriansyah meyakini bahwa langkah ini akan meningkatkan akurasi pemetaan risiko di lapangan.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” tutur Afriansyah.

Integrasi SMK3 nantinya tidak akan menghilangkan standar keselamatan pertambangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

Pemerintah membentuk tim gabungan untuk menyusun peraturan pelaksanaan dan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Agenda sosialisasi akan menyasar pemangku kepentingan seperti SKK Migas, KKKS, asosiasi pertambangan, serta berbagai BUMN energi di tanah air.