Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Kerja sama ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Controlling Surveillance For Prevention5 (MCSP) yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci menjaga integritas.
“Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan secara bersama-sama,” ujar Fadly.
Fadly menambahkan, pengawasan melalui MCSP harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengarsipan dan digitalisasi dokumen. Hal ini bertujuan memperkuat transparansi dan memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, mendorong Pemko Padang untuk meningkatkan capaian MCSP dan memperkuat mitigasi pencegahan korupsi.
“Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus sesuai prosedur dan standar operasional,” tegas Harun.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menjelaskan bahwa supervisi MCSP kali ini fokus pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dinilai rawan penyimpangan.
Pada tahun 2024, nilai MCSP Kota Padang mencapai 94,99, menempatkan Padang di peringkat pertama Sumatera Barat dan kedua se-Sumatera. Penilaian untuk tahun 2025 masih berlangsung.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran terkait yang menangani proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang.
Komentar