Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi dalam sepekan terakhir. Status tanggap darurat diberlakukan sejak 25 November hingga 8 Desember 2025.
Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat, ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran. Pemko Padang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memaksimalkan penanganan meliputi evakuasi, pembersihan material banjir dan longsor, penyaluran bantuan, serta pemulihan layanan dasar.
BPBD, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD terkait mengerahkan armada untuk membersihkan material longsor dan banjir di seluruh kecamatan, termasuk memulihkan akses jalan umum yang sempat terputus. Pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan jumlah korban terdampak terus dilakukan.
Wakil Wali Kota Maigus Nasir menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan. Wadan Kodaeral II Padang, Laksamana Pertama TNI Mulyadi, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Darurat Bencana untuk memperkuat koordinasi. DPRD Kota Padang menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah penanganan darurat, termasuk percepatan anggaran.
Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, melaporkan jajaran Polri telah melakukan pembersihan material banjir dan memperketat patroli. Dandim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, fokus membuka akses menuju wilayah terisolasi dan membantu mitigasi cuaca ekstrem lanjutan. BMKG Minangkabau terus memperbarui peringatan dini terkait potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.
Komentar