Padang – Pemerintah Kota Padang terus menggencarkan upaya menekan angka kemiskinan. Langkah ini diperkuat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Kota Padang pada 2024 sebesar 4,06 persen. Angka ini turun 0,11 poin dari tahun sebelumnya.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan fokus utama penanggulangan kemiskinan. Hal itu meliputi pengurangan beban pengeluaran warga, peningkatan pendapatan melalui akses pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.
“Kita menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan melalui program-program yang disusun,” ujar Maigus Nasir dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wali Kota Fadly Amran, BAZNAS, Balai Pelatihan Vokasi, dan sejumlah OPD.
Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial.
Untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar. Anggaran ini untuk program seperti pemberian seragam dan LKS gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi untuk pelajar dan ibu hamil.
Sementara itu, Rp1,5 miliar dianggarkan untuk peningkatan keterampilan kepemudaan.
Maigus Nasir menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Ia meminta BAZNAS untuk mengalihkan program yang sudah diambil alih oleh APBD ke program produktif lain seperti pemberian modal kerja.
Pemerintah juga akan memperbanyak kegiatan pasar murah dengan sistem voucher khusus untuk MBR. Rencananya, kegiatan ini akan dikelola melalui masjid-masjid agar lebih terkontrol.
Wali Kota Fadly Amran menyoroti pentingnya perencanaan dan data yang akurat serta sinkronisasi program antar OPD melalui koordinasi TKPK.
Komentar