Penulisan Ulang Berita:
Padang – Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersinergi mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Sinergi ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Jumat (6/3/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kota. Tujuannya, mempercepat pemulihan pascabencana dan menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Padang sebagai pusat ekonomi Sumatera Barat.
"Sebagai ibu kota provinsi, Padang sangat penting bagi Sumatera Barat. Sekitar 25 persen aktivitas ekonomi provinsi ada di kota ini. Sinergi kebijakan dan pembangunan harus diperkuat," ujar Mahyeldi.
Rakor ini membahas isu strategis, termasuk penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor, pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak, serta kebutuhan anggaran pemulihan infrastruktur.
Mahyeldi menambahkan, kolaborasi penting di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan dampak bencana yang butuh penanganan cepat. Sinkronisasi program OPD provinsi dan kota dapat memaksimalkan potensi daerah dan mengefisienkan anggaran.
"Di Padang, ada dukungan kuat untuk optimalisasi pajak daerah. Ke depan, kita akan perkuat konsep aliansi pariwisata antar daerah agar manfaat ekonomi merata," imbuhnya.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan hunian sementara (Huntara) dan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk mempercepat pemulihan dampak banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025.
"Saat ini, sekitar 120 kepala keluarga (KK) menempati Huntara di Rumah Nelayan dan Rusunawa Lubuk Buaya, serta Huntara mandiri di Pauh hasil kolaborasi. Kami menyiapkan tiga lokasi pembangunan Huntap di eks Bumi Perkemahan Balai Gadang, kawasan Pauh, dan Simpang Haru bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut," ungkap Maigus.
Maigus memaparkan, Pemko Padang menghadapi tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur pascabencana. Kerusakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan kerugian Rp1,6 triliun, sehingga kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun.
"Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun, mencakup perbaikan jalan, jembatan, sistem pengairan, serta sarana air bersih dan sanitasi. Kerusakan Irigasi Gunung Nago memicu krisis air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji, serta percepatan normalisasi Sungai Batang Kuranji menjadi persoalan mendesak untuk mengurangi risiko banjir," paparnya.
