Padang – Kota Padang memasuki masa transisi pascabencana pada Selasa (23/12/2025), setelah resmi mengakhiri masa Tanggap Darurat Bencana. Pemerintah Kota (Pemko) Padang kini memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyatakan bahwa meskipun masa tanggap darurat telah usai, upaya pemulihan akan terus digenjot. "Upaya pemulihan akan terus berlanjut," ujarnya usai Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana yang digelar daring, Senin (22/12/2025). Rapat tersebut melibatkan perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Pencarian dua korban hilang dihentikan pada Senin (22/12/2025) atas kesepakatan dengan pihak keluarga. Sementara itu, 658 Kepala Keluarga (KK) masih mengungsi akibat bencana. Dari jumlah tersebut, 93 KK (365 jiwa) tinggal di Hunian Sementara (Huntara), sementara sisanya memilih hunian sementara mandiri di rumah keluarga atau menyewa tempat tinggal. Pemko Padang berharap para pengungsi mandiri ini segera menerima dana tunggu hunian.
Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare di belakang Pasar Simpang Haru dan Bumi Perkemahan untuk pembangunan hunian tetap bagi pengungsi. Maigus Nasir berharap Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk pembangunan hunian tetap tersebut.
Bencana yang melanda Kota Padang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur. Kerusakan irigasi menyebabkan 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap. Selain itu, sembilan jembatan rusak dan beberapa sekolah mengalami kerusakan berat.
