Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah.
Nevi Zuairina menyatakan penyederhanaan jumlah BUMN akan memfokuskan perusahaan negara pada sektor-sektor strategis dan meningkatkan tata kelola. Ia menilai banyak BUMN yang memiliki fungsi tumpang tindih dan mengalami kerugian, sehingga restrukturisasi menjadi langkah yang tepat.
“Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan, dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global,” ujar Nevi dalam keterangan tertulisnya.
Namun, politisi tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengurangan BUMN, terutama terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kerugian aset negara. Pemerintah diminta menyiapkan kompensasi dan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak.
Nevi juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses merger, likuidasi, atau konsolidasi BUMN. Komisi VI DPR RI akan mengawasi penuh kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.
Ia mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang memerlukan penanganan tegas. Selain itu, BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel juga harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Komentar